Pemerintah Tetapkan Tarif Akses Data Geospasial Rp20 Juta

KAJUARA.NET — Pemerintah resmi menetapkan tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk akses data geospasial kawasan sebesar Rp20 juta, yang diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pemetaan wilayah.

Detail Peristiwa & Konteks

Ketentuan baru mengenai tarif layanan tersebut tertuang secara resmi dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan bentuk amendemen atau perubahan dari aturan yang berlaku sebelumnya, yakni PMK Nomor 98 Tahun 2024.

Poin Penting Liputan

• Tarif PNBP akses data geospasial kawasan ditetapkan sebesar Rp20 juta.
• Kebijakan ini diatur melalui PMK Nomor 63 Tahun 2026.
• Aturan baru tersebut sekaligus mengubah regulasi terdahulu, yaitu PMK Nomor 98 Tahun 2024.